Ekonom: Pemerintah Biang Kerok Masalah Perburuhan di Indonesia
Republika/Irfan Abdurrahmat
Unjuk rasa buruh
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ekonom Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten, Dahnil Anzar Simanjuntak menilai biang kerok masalah perburuhan di Indonesia adalah pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah.
''Buruh dan pengusaha dibiarkan seolah berhadap-hadapan, padahal sejatinya masalah utama justru ada di pemerintah,'' ujar Dahnil kepada ROL, Rabu (1/5). Menurut dia. ada dua hal yang membuat pemerintah menjadi biang kerok masalah perburuhan di tanah air.
Pertama, kata Dahnil, pemerintah tak mampu menekan ekonomi biaya tinggi, seperti infrastruktur yang buruk dan pungli yang masih marak. Akibatnya, kata dia, perusahaan sulit berkembang dan tak mampu memberikan upah yang lebih layak kepada buruh,.
''Padahal apabila ekonomi biaya tinggi bisa ditekan upah tinggi tidak menjadi masalah bagi pengusaha.
Kedua, lanjut Dahnil, pemerintah tak mampu menjaga stabilitas harga, jaminan ketersediaan layanan kesehatan, dan pendidikan murah serta layak. Akibatnya, kata dia, buruh ta pernah bisa hidup sejahtera. ''Upah nominal yang tinggi tidak pararel dengan upah riil yang diterima.''
Menurut Dahnil, para buruh tak hanya membutuhkan keputusan hari buruh sebagai hari libur. Namun, kata dia, buruh juga membutuhkan , kebijakan ekonomi yang berpihak terhadap kondusivitas ekonomi yang mampu menekan ekonomi biaya tinggi dan menuju kesejahteraan buruh yang riil.
''Buruh dan pengusaha dibiarkan seolah berhadap-hadapan, padahal sejatinya masalah utama justru ada di pemerintah,'' ujar Dahnil kepada ROL, Rabu (1/5). Menurut dia. ada dua hal yang membuat pemerintah menjadi biang kerok masalah perburuhan di tanah air.
Pertama, kata Dahnil, pemerintah tak mampu menekan ekonomi biaya tinggi, seperti infrastruktur yang buruk dan pungli yang masih marak. Akibatnya, kata dia, perusahaan sulit berkembang dan tak mampu memberikan upah yang lebih layak kepada buruh,.
''Padahal apabila ekonomi biaya tinggi bisa ditekan upah tinggi tidak menjadi masalah bagi pengusaha.
Kedua, lanjut Dahnil, pemerintah tak mampu menjaga stabilitas harga, jaminan ketersediaan layanan kesehatan, dan pendidikan murah serta layak. Akibatnya, kata dia, buruh ta pernah bisa hidup sejahtera. ''Upah nominal yang tinggi tidak pararel dengan upah riil yang diterima.''
Menurut Dahnil, para buruh tak hanya membutuhkan keputusan hari buruh sebagai hari libur. Namun, kata dia, buruh juga membutuhkan , kebijakan ekonomi yang berpihak terhadap kondusivitas ekonomi yang mampu menekan ekonomi biaya tinggi dan menuju kesejahteraan buruh yang riil.
0 komentar:
Post a Comment