 |
| Ustd Azwir dan Tokoh Ulama Medan |
Medan. Ustd Azwir Ibnu Aziz dari DPD HTI Sumut menyatakan Partai-partai Islam merupakan kanalisasi dr sistem demokrasi. "Agar publik menganggap Indonesia negara religius padahal korup", ungkapnya kepada peserta Halqoh Islam dan Peradaban Minggu (17/2) di Amaliun Food Court Medan.
Menurut Ustd Azwir penyebab Gubernur korupsi adalah karena kebutuhan dari sistem demokrasi. Karena untuk menjadi Gubernur seseorang harus menyiapkan dana 70-100 Milyar. "Jadi Gubernur korupsi sudah keharusan dari demokrasi tidak bisa tidak" tegasnya.
Apalagi, kuaknya, selama ini tidak terlihat jelas keberpihakan Gubernur terhadap Umat dan tidak terlihat jelas memperjuangkan kepentingan umat. "Selama sistemnya masih demokrasi Gubernur sebagus apa pun tetap tidak dapat berbuat apa-apa untuk kepentingan umat apalagi untuk menerapkan Syariat Islam", keluhnya.
Sebelumnya Plt Gubernur Sumut menyatakan biaya Pilgub Sumut Capai Rp 564 Milyar (tribunnews.com) sedangkan biaya kampanye Calon Gubernur, jika berkaca dari Pilkada DKI, terendah Rp 4,1 Milyar dan tertinggi Rp 62,6. Sementara Gaji Pokok Gubernur hanya Rp 8 juta.
Sementara Ustd Ayyubi menyatakan umat Islam selalu terjebak pada sistem demokrasi. "Keledai saja tidak mau jatuh ke dalam lubang dua kali. Lha kita manusia, muslim lagi. Sudah berapa kali kita terjebak sama sistem demokrasi. Dengan memilih pemimpin yang tidak menerapkan syariah" tegas beliau.
Ustd Ayyubi menawarkan solusi dalam menyikapi pilkada jalan satu-satunya adalah melakukan perubahan secara terus menerus. Dakwah akan membentuk opini masyarakat. Masyarakat akan bangkit dan menuntut syariah dan khilafah. (fatah)
Menurut Ustd Azwir penyebab Gubernur korupsi adalah karena kebutuhan dari sistem demokrasi. Karena untuk menjadi Gubernur seseorang harus menyiapkan dana 70-100 Milyar. "Jadi Gubernur korupsi sudah keharusan dari demokrasi tidak bisa tidak" tegasnya.
Apalagi, kuaknya, selama ini tidak terlihat jelas keberpihakan Gubernur terhadap Umat dan tidak terlihat jelas memperjuangkan kepentingan umat. "Selama sistemnya masih demokrasi Gubernur sebagus apa pun tetap tidak dapat berbuat apa-apa untuk kepentingan umat apalagi untuk menerapkan Syariat Islam", keluhnya.
Sebelumnya Plt Gubernur Sumut menyatakan biaya Pilgub Sumut Capai Rp 564 Milyar (tribunnews.com) sedangkan biaya kampanye Calon Gubernur, jika berkaca dari Pilkada DKI, terendah Rp 4,1 Milyar dan tertinggi Rp 62,6. Sementara Gaji Pokok Gubernur hanya Rp 8 juta.
Sementara Ustd Ayyubi menyatakan umat Islam selalu terjebak pada sistem demokrasi. "Keledai saja tidak mau jatuh ke dalam lubang dua kali. Lha kita manusia, muslim lagi. Sudah berapa kali kita terjebak sama sistem demokrasi. Dengan memilih pemimpin yang tidak menerapkan syariah" tegas beliau.
Ustd Ayyubi menawarkan solusi dalam menyikapi pilkada jalan satu-satunya adalah melakukan perubahan secara terus menerus. Dakwah akan membentuk opini masyarakat. Masyarakat akan bangkit dan menuntut syariah dan khilafah. (fatah)
 |
| Para Narasumber |
 |
| Ibu-Ibu serius mendengarkan |
 |
| Kaum muslimin mendukung Syariah dan Khilafah |
 |
| Suasana Halqoh Islam dan Peradaban Amaliun Food Court Medan |
0 komentar:
Post a Comment