Medan,
Pemilu 2014 diyakini tidak berdampak signifikan bagi
perbaikan nasib bangsa. Penegakan syariat Islam menjadi satu-satunya jalan
mencapai kemaslahatan seluruh umat. Narasumber pada acara diskusi publik yang
diselenggarakan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Medan di Mesjid Al Amin, Jalan
Prof. HM. Yamin Medan, Ahad (2/2) menyampaikan itu. c
Dr. Sohibul Anshor Siregar, seorang pengamat politik
mengatakan fakta dan realita selama ini bahwa pergantian rejim tidak
berkorelasi (terkait) langsung dengan kesejahteraan rakyat.
“Saya termasuk orang yang pesimis,” ucap Dosen Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) itu mengawali diskusi yang dipandu Azhar,
seorang trainer di Medan. Hadir bersamanya sebagai pembicara, Syafrizal Lubis
selaku Ketua Asosiasi Pengusaha Kecil Industri (APKI) Sumatera Utara, Sihabuddin yang mantan calon Bupati
Deleserdang dari jalur independen dan Selamat Riyadi, aktifis HTI Medan.
Demokrasi yang sekarang ini sedang berlangsung, katanya,
justru menciptakan birokrasi yang rumit dan sulit, anggota dewan dan
penyelenggara pemerintah yang cenderung korup, serta penegakan hukum yang tebang
pilih.
“Agar umat Islam yang notabene mayoriti ini mendapatkan kesejahteraan,
maka penegakan syariat Islam harus dilakukan,” ajaknya.
Pembicara lain, Sihabuddin yang mengaku pernah aktif
diberbagai partai politik, baik berbasis nasionalis maupun relijius pada
kesempatan itu menyampaikan pengalamannya. Menurutnya, ada 2 hal menonjol yang
dirasakannya, yakni penuh dengan fitnah dan kezoliman.
“Kalau kita berada di dalamnya, maka menyampaikan sebuah
kebenaran adalah merupakan kerugian,” paparnya. Hal itu, tambahnya, sangat
bertentangan dengan ajaran agama Islam. “Untuk itu, makanya perlu dan
sepantasnya kita dukung penegakan hukum Islam agar keadilan dan kesejahteraan
dapat terwujud.
Syafrizal Lubis,Ketua APKI Sumut mengamini. Pelaksanaan
Pemilu selama ini tidak menghasilkan sesuatu yang baik bagi kesejahteraan
rakyat secara merata. “Nol besar,” katanya.
Pengusaha kecil itu menambahkan, nepotisme telah menyebabkan
pengusaha menderita sementara pada sisi lain ada pengusaha yang sangat
diuntungkan. Selain itu, keberpihakan pemerintah kepada rakyat kecil termasuk
pengusaha kecil nasional tidak pernah terealisasi.
“Kami berharap Hizbut Tahrir berperan. Ini saya lihat
sebagai organisasi yang baik,” katanya.
Sementara Selamat Riyadi, akifis HTI Medan mengatakan
demokrasi adalah sistem kufur yang harus dihindari oleh seluruh umat muslim.
“Dalam Islam sudah jelas diatur tentang system pemerintahan yakni khilafah,”
ucpapnya tegas.
Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi,katanya, telah
memperingatkan bahwa manusia tidak boleh berhukum dengan hukum selain yang
datangnya dari Allah SWT. “Ini sangat jelas dinyatakan dlam Al Quran,” ucapnya.
Selamat Riyadi juga memaparkan sejumlah kebobrokan sistem
demokrasi yang diantaranya mengakomodir kepentingan kelompok-kelompok yang pro
maksiat karena dalam system yang diusung barat itu, setiap warga Negara
memiliki hak yang sama untuk menyampaikan pendapat yang diyakininya. Tidak peduli
apakah pendapat itu bertentangan dengan hukum Islam atau tidak.
