Live Streaming Muktamar Khilafah 2013 Jakarta
Saksikan Live Streaming Muktamar Khilafah 2 Juni 2013 Gelora Bung Karno, Jakarta
Aksi Rampak Bedug Muktamar Khilafah Sumut 26/5
Semarak Aksi Rampak Bedug Muktamar Khilafah Sumut 26/5/13. Dukungan kaum muslimin semakin besar terhadap tegaknya Khilafah
Dukungan Warga Medan Terhadap Syariah dan Khilafah
Stadion Teladan 26 Juni 2013 Menjadi saksi Dukungan Warga Medan Terhadap Syariah dan Khilafah
Jejak Syariah dan Khilafah di Sumatera
Gema syariah dan khilafah di Nusantara kian nyaring terdengar. Bahkan menurut sebuah harian Ibukota, diberitakan bahwa beberapa waktu lalu digelar debat terbuka di kampus Unpad Bandung bertemakan penerapan syariat Islam dengan pembicara dari Tokoh Islam, M. Ismail Yusanto dan fungsionaris Parpol Nasrani, Pdt Ruyandi Hutasoit.
Halqah Islam dan Peradaban
Pengamant Politik USU : Umat Islam harus pilih Ideologi Islam
Showing posts with label Aksi. Show all posts
Showing posts with label Aksi. Show all posts
Tuesday, November 5, 2013
Wednesday, May 1, 2013
Memang Benar, Pemerintah Biang Kerok Masalah Perburuhan di Indonesia. Inilah Demokrasi yang menyengsarakan.
Ekonom: Pemerintah Biang Kerok Masalah Perburuhan di Indonesia
Republika/Irfan Abdurrahmat
Unjuk rasa buruh
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ekonom Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten, Dahnil Anzar Simanjuntak menilai biang kerok masalah perburuhan di Indonesia adalah pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah.
''Buruh dan pengusaha dibiarkan seolah berhadap-hadapan, padahal sejatinya masalah utama justru ada di pemerintah,'' ujar Dahnil kepada ROL, Rabu (1/5). Menurut dia. ada dua hal yang membuat pemerintah menjadi biang kerok masalah perburuhan di tanah air.
Pertama, kata Dahnil, pemerintah tak mampu menekan ekonomi biaya tinggi, seperti infrastruktur yang buruk dan pungli yang masih marak. Akibatnya, kata dia, perusahaan sulit berkembang dan tak mampu memberikan upah yang lebih layak kepada buruh,.
''Padahal apabila ekonomi biaya tinggi bisa ditekan upah tinggi tidak menjadi masalah bagi pengusaha.
Kedua, lanjut Dahnil, pemerintah tak mampu menjaga stabilitas harga, jaminan ketersediaan layanan kesehatan, dan pendidikan murah serta layak. Akibatnya, kata dia, buruh ta pernah bisa hidup sejahtera. ''Upah nominal yang tinggi tidak pararel dengan upah riil yang diterima.''
Menurut Dahnil, para buruh tak hanya membutuhkan keputusan hari buruh sebagai hari libur. Namun, kata dia, buruh juga membutuhkan , kebijakan ekonomi yang berpihak terhadap kondusivitas ekonomi yang mampu menekan ekonomi biaya tinggi dan menuju kesejahteraan buruh yang riil.
''Buruh dan pengusaha dibiarkan seolah berhadap-hadapan, padahal sejatinya masalah utama justru ada di pemerintah,'' ujar Dahnil kepada ROL, Rabu (1/5). Menurut dia. ada dua hal yang membuat pemerintah menjadi biang kerok masalah perburuhan di tanah air.
Pertama, kata Dahnil, pemerintah tak mampu menekan ekonomi biaya tinggi, seperti infrastruktur yang buruk dan pungli yang masih marak. Akibatnya, kata dia, perusahaan sulit berkembang dan tak mampu memberikan upah yang lebih layak kepada buruh,.
''Padahal apabila ekonomi biaya tinggi bisa ditekan upah tinggi tidak menjadi masalah bagi pengusaha.
Kedua, lanjut Dahnil, pemerintah tak mampu menjaga stabilitas harga, jaminan ketersediaan layanan kesehatan, dan pendidikan murah serta layak. Akibatnya, kata dia, buruh ta pernah bisa hidup sejahtera. ''Upah nominal yang tinggi tidak pararel dengan upah riil yang diterima.''
Menurut Dahnil, para buruh tak hanya membutuhkan keputusan hari buruh sebagai hari libur. Namun, kata dia, buruh juga membutuhkan , kebijakan ekonomi yang berpihak terhadap kondusivitas ekonomi yang mampu menekan ekonomi biaya tinggi dan menuju kesejahteraan buruh yang riil.
Wednesday, April 10, 2013
HTI Sumut Kembali Turun Ke Jalan Tolak RUU Ormas
Setibanya di Gedung anggota dewan, massa dihadang oleh puluhan aparat. Awalnya massa menggelar aksi diluar pagar Gedung Anggota Dewan, namun akhirnya diijinkan masuk oleh kepolisian.
Orator pertama, Ustadz Yulnaidi dari Parmusi menyampaikan tentang motivasi aksi ini, yaitu keridhoan Alloh serta peringatan kepada pemerintah dan anggota dewan agar takut kepada azab Allah swt.
Ustadz Musa dari DPD HTI Sumut menambahkan “Wahai penguasa zalim yang akan mensahkan RUU Ormas, ingatlah Anda akan kehancuran Fir'aun, Qaddafi dan penguasa-penguasa jahat lainnya yang menzalimi rakyatnya", pekik Musa.
Sofyan Ketua PII Sumut menyampaikan bahwa PII pernah merasakan pahitnya pemaksaan azas tunggal atas mereka. "Kami menolak RUU Ormas karena banyak anggota dewan yang tidak mampu mengatur pemerintahan ini dan masih banyak lagi persoalan lain lebih urgen yang perlu diurusi" terang Sofyan.
Fadli Ketua DPD HTI Deli Serdang menyatakan RUU Ormas akan membedakan mana yang haq dengan yang batil. "Wahai penguasa, takutlah Anda akan do'a orang-orang yang terzalimi akibat Anda mensahkan RUU Ormas ini", pekik Fadli.
Ir H Kamaluddin Harahap Wakil Ketua DPRD Sumut yang menerima aksi Ormas Islam menyatakan ketidaksetujuannya dengan pembahasan RUU Ormas di DPR pusat. "Kami akan segera mengirimkan utusan ke Jakarta untuk menolak langsung RUU Ormas ini" janji beliau.
Dalam pernyataan sikapnya yang dibacakan oleh Ketua DPD I HTI Sumut Irwan Said, HTI bersama para tokoh Ormas Islam menyatakan penolakannya terhadap RUU Ormas karena akan membungkam suara kritis masyarakat terhadap pemerintah. Sesungguhnya ancaman terbesar bagi Bangsa Indonesia adalah ideologi sekulerisme, kapitalisme, dan imperialisme modern yang mencengkeram kita selama ini. HTI juga menyerukan kepada umat untuk sungguh-sungguh berjuang bersama bagi tegaknya syariah dan khilafah. [] Fatah