Anomali Demokrasi

Ada banyak orang yang merasa keren ketika dirinya memperjuangkan demokrasi. Seolah-olah demokrasi adalah titik puncak idealnya sistem yang ada di tengah-tengah umat manusia. Ketika memperjuangkan demokrasi tandanya memperjuangkan kemanusiaan. Padahal sebenarnya demokrasi justru alat untuk menjajah kemanusiaan.

Ada pebedaan sangat jauh antara semboyan-semboyan demokrasi dengan kenyataan penerapan demokrasi. Suara rakyat yang menjadi roh dari demokrasi dan selalu diagung-agungnya, seolah-olah musnah dan sirna pada tataran kenyataan. Sebab praktek-praktek demokrasi ternyata sering kali bertentangan dengan kehendak mayoritas rakyat. Dengan amat sederhana hal ini bisa kita lihat dari berbagai peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari.

Ketika Indonesia diguncang isu kenaikan harga BBM, terjadilah pergolakan di tengah-tengah rakyat. Penolakan meledak di mana-mana. Wajar saja, sebab siapa orangnya yang mau harga BBM dinaikkan? Kalau dia rakyat jelata pastilah dia akan menolak rencana kenaikan harga BBM itu. Hidup rakyat yang sudah menderita dipastikan akan semakin menderita dengan dinaikkannya harga BBM. Sebagian besar rakyat menolak, dan menurut konsep-konsep demokrasi seharusnya hal itu cukup untuk menggagalkan kenaikan harga BBM. Tapi ternyata harga BBM tetap saja naik, tanpa kompromi. Para ahli kemudian mengungkap bahwa kenaikan harga BBM ini ternyata demi membela kepentingan para kapitalis asing yang ingin mengembangkan bisnisnya di negeri ini. Hal ini makin parah dengan pengakuan pemerintah sendiri bahwa memang seperti itulah yang terjadi.

Mantan Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro dalam sebuah kesempatan pernah menyatakan bahwa kalau harga BBM tidak naik maka pemain asing enggan masuk untuk bermain di sektor hilir migas. Jelas sekali adanya pemerintahan kita bukanlah untuk mewujudkan kepentingan rakyat sebesar-besarnya, melainkan untuk kepentingan para kapitalis asing, dan demokrasi dijadikan topengnya.

Tidak bisa tidak, demokrasi mesti dihancurkan dan dibuang ke tong sampah peradaban. Sebab alih-alih mewujudkan pemerintahan yang bisa mensejahterakan rakyat, demokrasi justru mewujudkan pemerintahan yang berlakuk sebagai antek para kapitalis. Pengganti dari ini semua adalah sistem syariat Islam dalam naungan Khilafah Islamiyah, yang insyaallah akan tegak tak lama lagi.

Read More

Indonesia, Negeri Kaya SDA tapi Harga BBM-nya Naik Terus #DemokrasiMati

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi XI DPR RI Maruarar Sirait mengatakan sebaiknya pemerintah melakukan penghematan anggaran tanpa menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, melainkan dengan menghemat anggaran negara.

"Sebaiknya harga BBM tidak naik. Masih ada cara lain untuk menghemat anggaran negara misalnya dengan meningkatkan efisiensi perjalanan dinas kementerian/lembaga dan bea masuk sektor pertambangan seperti batu bara," kata Maruarar saat dihubungi di Jakarta, Rabu.

Politisi PDIP itu menilai jebolnya anggaran negara akibat subsidi BBM diperkirakan akan mencapai Rp30 triliun (kelebihan kuota BBM enam juta kiloliter), apabila tidak ada kebijakan pengendalian BBM bersubsidi.
Dengan melakukan peningkatan bea masuk sektor pertambangan batu bara, menurut dia potensi pendapatan negara bisa mencapai Rp48 triliun.

"Harus ada langkah instrumen fiskal untuk meningkatkan penerimaan negara. Peningkatan bea masuk dan efisiensi perjalanan dinas kementerian/lembaga itu bisa menutupi jebolnya anggaran akibat BBM, apalagi menurut audit Badan Pemeriksa Keuangan memang ada pemborosan di sektor itu," kata dia.

Dia mengatakan Fraksi PDIP tidak sekedar menolak kenaikan harga BBM yang digulirkan pemerintah. Namun tetap memberikan solusi langkah lain penghematan anggaran.

Sejauh ini pemerintah tidak menyatakan akan membatalkan rencana kenaikan BBM bersubsidi. Pemerintah hanya melakukan penundaan kenaikan hingga pembahasan APBNP 2013, agar bisa memberikan kompensasi kepada masyarakat.

"BBM akan dinaikkan bila dana kompensasi sudah siap," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) di Jakarta, Selasa (30/4).
Kepala Negara mengatakan pemerintah menginginkan ketika berlaku harga BBM subsidi yang baru maka kompensasi bagi masyarakat miskin dapat langsung disalurkan sehingga tidak ada jeda waktu.

"Tidak boleh ada gap waktu, maka tergantung dana kompensasi siap, pemerintah sudah menyiapkan rencananya. Rencana kami apa saja, berapa lama, akan segera disampaikan ke DPR dalam bentuk RAPBN-P 2013," kata Presiden.

Kepala Negara mengharapkan pembahasan RAPBN-P 2013 dengan DPR dapat selesai pada Mei mendatang sehingga dana kompensasi sudah tersedia dan kenaikan harga BBM bersubsidi akan diberlakukan.

Pemerintah dalam APBN 2013 memberikan pagu belanja subsidi energi sebesar Rp274,7 triliun dengan perincian subsidi listrik Rp80,9 triliun dan subsidi BBM Rp193,8 triliun dengan volume sebesar 46 juta kiloliter.

Kuota volume BBM bersubsidi diprediksi dapat mencapai 53 juta kiloliter dan mengganggu fiskal, apabila tidak ada kebijakan yang memadai untuk mengendalikan konsumsi BBM, yang jumlahnya semakin meningkat setiap tahun.

Sempat bergulir sejumlah opsi pengendalian BBM dari pemerintah antara lain membatasi konsumsi BBM bersubsidi bagi mobil pribadi, kenaikan harga BBM bersubsidi sekaligus penyediaan BBM jenis baru seharga Rp7.000 per liter, kenaikan BBM Rp6.500-Rp7.000 per liter hanya bagi mobil pribadi, dan kenaikan BBM secara merata dengan kisaran harga di bawah Rp6.500 per liter.

Pemerintah sempat mengisyaratkan kecenderungannya mengambil kebijakan kenaikan BBM dengan harga di bawah Rp6.500 per liter yang berlaku bagi seluruh kendaraan.(rr)

Read More